Kabinet Burhanuddin Harahap

  Masyumi
  Demokrat
  NU
  PSI
  Katolik
  Buruh
  PRN
  PIR-Hazairin
  PRI
  Parkindo
  IndependenPartai oposisi  PNI
  PIR-Wongsonegoro
  SKI
  Progresif
  PKISejarahNasihat dan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat SementaraPendahuluKabinet Ali Sastroamidjojo IPenggantiKabinet Ali Sastroamidjojo II
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum

Pancasila
(ideologi nasional)

  • Hukum
  • Perpajakan
  • Undang-undang
  • Perppu
  • Peraturan pemerintah
  • Peraturan presiden
Pemerintahan daerah
Kepala daerah
  • Daftar: Riwayat
  • Daftar: Riwayat
Politik praktis
Pemilihan lokal
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik
  •  Portal Indonesia
  •  Portal politik
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s
Artikel ini bagian dari
seri tentang
Soekarno

Presiden pertama Indonesia

Kebijakan dalam negeri
Pidato

Soekarno's signature

Galeri: Gambar, Suara, Video
  • l
  • b
  • s

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Latar belakang

Kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I bubar pada 24 Juli 1955 setelah berseteru dengan Angkatan Darat. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian bertugas sebagai penghubung pada 26 sampai 28 Juli, dan kemudian menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi, Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Assaat sebagai pembentuk kabinet baru. Kemudian disepakati bahwa dalam kabinet tersebut terdapat tiga tujuan utama: mengembalikan hubungan dengan Angkatan Darat, menjaga kepercayaan politik antara rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum. Dari segi isi, membentuk kabinet tidak menjadi masalah, namun pemilihan menteri yang sesuai ternyata menjadi titik perpecahan, terutama karena baik Masyumi maupun PNI ingin mendapatkan posisi perdana menteri.[1]

Pada 3 Agustus, Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai pembentuk kabinet baru. Burhanuddin Harahap pada saat itu merupakan politisi muda dan dianggap dapat diterima oleh semua partai dan gerakan politik. Ia gagal menyatukan Masyumi dan PNI, namun tetap mampu membentuk kabinet yang terdiri dari 12 partai. PNI kemudian menjadi oposisi, begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pimpinan

Presiden Wakil Presiden
Soekarno Mohammad Hatta

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Burhanuddin Harahap.

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1 Perdana Menteri Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Masyumi
2 Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PIR-Hazairin
Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto[a] 12 Agustus 1955 18 Januari 1956 PSII
Menteri
3 Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Demokrat
4 Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo[b] 12 Agustus 1955 19 Januari 1956 NU
Pandji Suroso
(ad-interim) 		19 Januari 1956 3 Maret 1956 Parindra
5 Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Masyumi
6 Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PSI
7 Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PIR-Hazairin
8 Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PSI
9 Menteri Perdagangan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Katolik
10 Menteri Pertanian Mohammad Sardjan 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Masyumi
11 Menteri Perhubungan Frits Laoh 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PRN
12 Menteri Pekerjaan Umum Pandji Suroso[c] 26 Agustus 1955 3 Maret 1956 Parindra
13 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Buruh
14 Menteri Sosial Soedibjo[a] 12 Agustus 1955 18 Januari 1956 PSII
Sutomo
(ad-interim) 		18 Januari 1956 3 Maret 1956 PRI
15 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Soewandi Notokoesoemo[d] 26 Agustus 1955 3 Maret 1956 Parindra
16 Menteri Agama Muhammad Ilyas[e] 12 Agustus 1955 19 Januari 1956 NU
Mohammad Sardjan
(ad-interim) 		19 Januari 1956 3 Maret 1956 Masyumi
17 Menteri Kesehatan Johannes Leimena 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Parkindo
18 Menteri Agraria Gunawan 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PRN
19 Menteri Negara Abdul Hakim Harahap
(Urusan Pertahanan) 		12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Masyumi
Sutomo
(Urusan Bekas Pejuang Bersenjata) 		12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PRI
Comala Adjaib Nur 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 PIR-Hazairin

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Burhanuddin Harahap:

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
1 Menteri Muda Perhubungan Asraruddin 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Buruh

Catatan

  1. ^ a b Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
  2. ^ Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
  3. ^ Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
  4. ^ Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
  5. ^ Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.

Program Kabinet

Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin:[1]

  • Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah termasuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
  • Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
  • Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
  • Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
  • Memberantas korupsi.
  • Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
  • Memperkembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Pembubaran kabinet

Selama masa kabinet, pemilihan parlemen berhasil diselenggarakan baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September dan Konstituante pada 15 Desember. Kabinet juga berhasil memulihkan hubungan dengan TNI dengan menunjuk Abdul Harris Nasution sebagai kepala staf baru. Selain itu, kabinet membubarkan Uni Belanda-Indonesia.[2]

Dalam kedua pemilu tersebut, partai oposisi PNI menjadi partai terbesar dan PKI menjadi partai terbesar keempat, sehingga kabinet berada di bawah tekanan dari oposisi yang semakin besar.[3] Pada tanggal 3 Maret, kabinet mengundurkan diri agar kabinet baru dapat dibentuk berdasarkan hubungan baru dengan parlemen yang baru.

Galeri

  • Pengumuman
  • Pengumuman Kabinet Burhanuddin Harahap oleh Pemerintah.
    Pengumuman Kabinet Burhanuddin Harahap oleh Pemerintah.

Referensi

Buku

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 148–160, ISBN 979-428-499-8. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  1. ^ a b Mudjiono, Achmad (2017). "KABINET BURHANUDDIN HARAHAP TAHUN 1955-1956". Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 5 (No. 3). 
  2. ^ Hakiki, Paizon (2014). Sistem Pemerintahan Pada Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 (PDF). hlm. 5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ Poeze, Harry A. (2007). Verguisd en vergeten : Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949. Leiden: KITLV Uitgeverij. ISBN 978-90-04-25403-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar


Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Ali Sastroamidjojo I 		Burhanuddin Harahap
1955–1956 		Diteruskan oleh:
Kabinet Ali Sastroamidjojo II