Politik Brunei Darussalam

Brunei Darussalam
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Brunei Darussalam
Sultan Hassanal Bolkiah Konstitusi Dewan Penasihat Perdana Menteri Hassanal Bolkiah Kabinet Dewan Suksesi Dewan Agama Islam Dewan Legislatif Yudikatif Pengadilan Sipil Pengadilan Syariah Pembagian administratif Distrik Mukim Desa Kota Hubungan luar negeri Menteri Luar Negeri Melayu Islam Beraja (Kerajaan Melayu Islam) (filsafat nasional)
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Brunei Darussalam berbentuk Kerajaan mutlak, dimana Sultan Brunei sebagai Kepala negara dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri Brunei). Eksekutif menjalankan pemerintahan. Brunei Dewan Perwakilan dengan 36 anggota, yang hanya bertugas sebagai konsultan. Berdasarkan konstitusi Brunei tahun 1959, Hassanal Bolkiah, adalah Kepala negara dengan otoritas eksekutif penuh, termasuk dalam keadaan genting sejak 1962. Peran sultan diabadikan dalam filsafat nasional yang dikenal sebagai "Melayu Islam Beraja" (MIB), atau Kerajaan Melayu Islam. Negara dibawah hipotesadarurat militer sejak terjadi pemberontakan pada awal 1960-an dan dijatuhkan oleh tentara Inggris dari Singapura.

Pranala luar

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s